Gerak Cepat Untuk Sea Games 2011

Indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga negara se-Asia Tenggara pada tahun ini. Keputusan itu sebenarnya sudah ditetapkan pada 2009 lalu, ketika pelaksanaan Sea Games di Laos berakhir. Dua tahun pasca keputusan tersebut, pelaksanaan Sea Games di Palembang dan Jakarta terancam batal. Atau pun, kalau tetap berlangsung maka persiapannya tidak akan sempurna.

Masalahnya hingga hari ini Pantia Sea Games atau dikenal dengan nama Iansoc masih belum juga menerima dana untuk persiapan pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara itu dari pemerintah. Sebenarnya, pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp 1,2 triliun dari APBN untuk menyelenggarakan Sea Games. Namun, entah kenapa, dana itu belum cair juga. Padahal, ajang tersebut akan digelar kurang dari dua bulan lagi.

Inasoc memberi batas waktu kepada pemerintah untuk mencairkan dana tahap pertama paling lambat hari ini (15 September-red). Panitia memerlukan dana minimal Rp 43 miliar untuk tahap awal. Dana itu diperlukan untuk teknologi informasi. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan dana belum juga cair, maka keperluan untuk teknologi informasi akan menggunakan sistem semimanual. Konsekuensinya, kesalahan akibat faktor manusia sangat besar. Karena teknologi informasi sangat diperlukan untuk mengakreditasi lebih dari 30 ribu atlet yang akan tampil di Sea Games. Bayangkan apabila akreditasi atlet harus dilakukan secara manual.

Masalah lain yang muncul menjelang pelaksanaan Sea Games bukan hanya masalah dana, tapi juga korupsi. KPK menahan bekas Sekretaris Menpora Wafid Muharram karena diduga menerima suap dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ini bahkan sempat menyita perhatian hampir seluruh masyarakat negeri ini karena diduga melibatkan sejumlah kader Partai Demokrat, partai yang mengusung Presiden SBY.

Sea Games tentu harus tetap berlangsung, apa pun kendala yang dihadapi. The show must go on. Karena itu Presiden sebagai Kepala Negara seharusnya turun tangan mengatasi segala permasalahan yang dihadapi panitia, khususnya soal dana. Presiden bisa mengeluarkan Keppres atau Perpres untuk mempercepat pencairan dana. Keppres itu juga sebaiknya berisi klausul yang memungkinkan panitia Sea Games melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang. Waktu kurang dari dua bulan sepertinya tidak cukup untuk melakukan tender secara terbuka.

Tentu, ada konsekuensi dari penunjukan langsung, misalnya penggelembungan anggaran dan korupsi. Karena itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komisi Olahraga DPR berperan penting untuk mengawasi tender yang dilakukan oleh panitia Sea Games. Tidak ada jalan lain, semua langkah harus diambil untuk bisa melaksanakan Sea Games sesuai jadwal yaitu 11-22 November. Kita tentu tidak ingin kehilangan muka di mata negara tetangga karena gagal menjalankan pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tepat waktu hanya karena dana yang terlambat cair.

sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s